Sumber: Commercial Content | Editor: Indah Sulistyorini
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perusahaan-perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada penyandang disabilitas. Dengan begitu, semua potensi ekonomi bangsa, dapat diberdayagunakan karena berbagai kelompok masyarakat berkontribusi.
Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pun telah mengamanatkan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, BUMN untuk mempekerjakan minimal dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai/ pekerjanya, sedangkan perusahaan swasta sebanyak satu persen.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Binapenta dan PKK, Kemnaker, Maruli A. Hasoloan, dalam paparan pembukaan Seminar Inklusi Film Disabilitas dan Expo Tenaga Kerja Disabilitas Produktif di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/10).
Hadir dalam acara Seminar dan Expo Disabilitas tersebut, di antaranya Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Dirjen Binapenta dan PKK Maruli A. Hasoloan, Dirjen Binwasnaker Sugeng Priyanto, Kepala Barenbang Khairul Anwar, Dirjen PHI Jamsos Haiyani Rumondang, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Bappenas, Perwakilan Kementerian dan Lembaga, Perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas, dan hampir 200an tenaga kerja disabilitas produktif.
Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, bekerjasama dengan dengan Komunitas Cinta Film Indonesia (KCFI), dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember bertema “Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas”.
Melalui kegiatan ini, Kemnaker ingin meningkatkan kesadaran berbagai pihak, terutama perusahaan, untuk semakin ramah pada kelompok disabilitas. Juga, mendorong disabilitas memiliki kepercayaan diri, bisa mengembangkan kreativitas, serta mampu bersaing.
Apalagi seiring dengan perkembangan industri 4.0 dimana akan banyak pekerjaan hilang, namun juga melahirkan peluang baru. Salah satunya dalam bidang industri kreatif seperti perfilman yang terbuka luas. Kemnaker bersama KCFI berkolaborasi dengan memberi pelatihan bagi kelompok disabilitas agar memiliki kemampuan di bidang industri film.
Dalam Expo yang digelar dua hari, juga dipamerkan berbagai kerajinan dan produk inovatif, dari berbagai daerah. Total ada 22 booth dari 13 provinsi. Terdapat juga booth pelayanan informasi ketenagakerjaan dan permodalan, serta booth perwakilan komunitas.
"Kegiatan ini penting untuk memberdayakan disabilitas, agar mampu berkontribusi kepada diri sendiri dan negara. Tujuan lain menciptakan kesamaan terhadap upaya pemenuhan hak-hak dalam mendapatkan pekerjaan," tegas Maruli.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri dalam pembukaan expo menyampaikan, Kemnaker memiliki komitmen tinggi untuk mendorong inklusi di sektor ketenagakerjaan. Apalagi , selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo, sudah banyak capaian dan peningkatan yang signifikan.
"Saat ini Indonesia bergerak maju tapi penuh tantangan, namun sudah di jalur yang benar. Kami ingin lebih cepat. Apalagi saat ini angka kemiskinan terus menurun, terendah dalam sejarah, begitu juga ketimpangan, dimana indeks gini rasio semakin mengecil, ekonomi pun terus tumbuh," ujar Menaker.
Berkat program inklusi yang diterapkan Kemnaker, dari sisi pengangguran, juga terendah setelah reformasi, karena Kemnaker mengembangkan berbagai terobosan dan program kebijakan, untuk memastikan inklusi berjalan optimal.
Hanif menjelaskan, penyerapan disabilitas di sektor formal juga semakin meningkat. Karena, sejatinya tidak ada disable, lantaran tiap orang mempunyai potensi untuk berkembang. Apalagi kelompok disabilitas memiliki kemampuan di atas rata-rata, terutama di bidang tertentu. Menurut Hanif, ketika kelompok disabilitas mendapat kesempatan bekerja, seringkali menjadi luar biasa, jauh lebih tekun lebih fokus sehingga produktifitasnya sangat tinggi.
Untuk itu, Kemnaker akan memastikan kelompok disabilitas memiliki hak sama memasuki dunia kerja (formal), dan mengembangkan diri, termasuk menjadi wirausaha. Dengan membuka semua kesempatan, maka semua potensi bangsa dapat dikelola.
Keadaan yang berbeda-beda harus menyatukan dan menguatkan karena itu menjadi modal dasar menjadi bangsa besar. Kemnaker memberi ruang lebih baik bagi penyandang disabilitas termasuk di bidang perfilman dan sekaligus mengeksplorasi kemampuan mereka.
“Dari pengalaman yang ada, disabilitas tidak kalah, bahkan bisa lebih baik. Kami terus mensuport mereka agar bisa berkarya," tegas Hanif.
Hanif Dhakiri mengatakan sudah saatnya semua pihak memperkuat komitmen dan keberpihakan kepada penyandang disabilitas dan perwujudan masyarakat inklusif tanpa melihat latar belakang apa pun, menyandang disabilitas atau tidak. Hanif Dhakiri menjelaskan tantangan yang harus diselesaikan bersama bukan hanya pemerintah dan perusahaan/dunia usaha, tapi juga dengan komunitas masyarakat menyangkut kompetensi.
“Bagaimana penyandang disabilitas ini juga memiliki daya saing, keunggulan, kompetensi yang bersifat softskill dan hardskill agar mereka juga bisa berkompetisi di pasar kerja dengan yang lain,“ ujar Hanif.
Menurut Hanif, untuk mengakomodir kepentingan tersebut, maka akses terhadap pelatihan berkualitas bagi penyandang disabilitas juga sangat penting. Hingga saat ini, Kemnaker memiliki 19 Balai Latihan Kerja (BLK). Menaker menegaskan kebijakan pelatihan di Kemnaker saat ini dibuat sesederhana mungkin tanpa adanya batasan.
“Siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Tidak peduli sekolah atau tidak, tidak peduli umurnya berapa. Tidak peduli penyandang disabilitas atau tidak, mereka dapat ikut pelatihan secara gratis. Seminar dan expo ini sekaligus mendorong upaya menghilangkan praktik/tindak diskriminasi, khususnya di dunia kerja," kata Hanif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
